BPBD Kota Bekasi

SEJARAH PEMBENTUKAN

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN

NEGARA;

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN

NEGARA;

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN

PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA;

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA;

5. PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA ;

VISI & MISI BPBD KOTA BEKASI

Visi :

Terdepan Dalam Penanggulangan Bencana

Misi :

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana

2. Mengembangkan saran a dan prasarana penanggulangan bencana

3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana

4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana

5. Meningkatkkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat terjadi bencana maupun saat bencana yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD kepada RPJM Daerah

TUPOKSI

TUGAS POKOK

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restruktrisasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.

5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana bantuan dan barang.

8. Mempertanggung jawabkan pengguna anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.