Renstra

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk perlindungan atas bencana, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kategori bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana Alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana Non Alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana Sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, dll. Begitu pula pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penanggulangan Bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 merupakan Implementasi dan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 -2018, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kewenangan serta kebijaksanaannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi berdasarkan kepada Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi Tahun 2013-–2018 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanakan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi ( Lembaran Daerah Tahun 2008 N0. 3 Seri E );
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
18. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Berdasarkan pertimbangan di atas, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan daerah Bidang Penanggulang Bencana Daerah.
2. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan Program Kepala Daerah selama lima tahun Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 adalah:

• Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kota Bekasi dengan wawasan waktu 20 tahunan.
• Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kota Bekasi dengan wawasan 5 tahunan.
• Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
• Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
• Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
• Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
• Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 ini setiap pelaksanaan kegiatan BPBD Kota Bekasi diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Organisasi sebagai bagian yang utuh dalam pencapaian keberhasilan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategi yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan, memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diterakan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2004, yaitu : Visi, Misi, Strategi, Tujuan-tujuan strategis, Sasaran dan Target, serta program-program dan juga kegiatan indikatif (strategi) yang perlu dilakukan untuk mencapai kebijakan Organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stake holders Kota Bekasi.

Pelaporan rencana strategis ini mengacu pada kerangka acuan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :